kapita selekta hukum pidana

Nama : Darmanto Hadi

Nim : 02053100124

Dosen : Bpk.

BAHAN KULIAH ‘KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA

Kapita selekta hukum pidana merupakan kumpulan hukum pidana yang terseleksi, didasari oleh beberapa pertimbangan :

  1. perkembangan hukum pidana formil, materiil.
  2. perkembangan globalisasi khusus kepidanaan
  3. aktualisasi pada masa sekarang.

Sehingga sub mata kuliah ini tidak statis dengan demikian substansi yang akan dibahas meliputi :

  1. masalah pidana penjara
  2. sanksi pidana dalam hukum administrasi
  3. cyber crime
  4. kejahatan krah putih (korupsi dan kejahatan professional)
  5. narkoba
  6. kejahatan tindak pidana pemilu
  7. tindak pidana kehutanan
  8. tindak pidana lingkungan hidup

pembahasan

  1. masalah pidana penjara

pidana penjara merupakan salah satu politik criminal dalam menangulangi kejahata politik. Politik criminal merupakan usaha yang rasional. Ini diimplemtasikan melalui produk perundang-undangan yang memiliki sanksi melalui kebijaksanaan badan legistatif(DPR)

dalam prakteknya hamper semua produk perundang-undangan memiliki sanksi terutama sangksi pidana penjara.

Dalam KUHP ada beberapa rumusan penjara

  1. pidana tunggal = penjara
  2. pidana alternative= penjara /denda
  3. pidana kumulatif= penjara dan denda
  4. pidana alternative kumulatif= penjara dan atau denda

akibat dari sanksi penjara memiliki dampak negative yaitu hamper semua keputusan hakim memberi sanksi penjara akibatnya lembaga pemasyarakatan mengalami over capasitas.

Darai banyak dampak negative dapat dikeluarkan kritikan yaitu;

  1. kritikan moderat yaitu dimana tetap ingin mempertahankan pidana penjara tetapi harus ada perubahan dalam pidan penjara.
  2. Kritikan revolusioner merupakan keinginan menghapus pidana penjara sebagai sebuah sanksi

Kedua kritikan ini dikeluarkan dalam konfrensi internasional

Namun demikian kita dapat perbaikan dengan 3 hal yakni

  1. straf short(dari jenis pidana)
  2. straf maaf( dari segi berat ringan sanksi)
  3. straf modes( dari segi cara pelaksanaan)

kemudian pidana penjara dari mekanisme lembaga pemasyarakatan dibagi 3 yakni maximum sucuriti, medium security, dan minimum security. Ditahap minimum security barula mendapat parul(bebas bersyarat)

  1. masalah sanksi pidana dalam hukum administrative

hukum pidana merupakan bagian hukum public yang memiliki ruang lingkup yang luas, dibagi dalam tiga bidang yakni ilmu hukum pidana normative, ilmu hukum empiris dan hukum pidan kritis. Sedan gkan sanksi pidana dalam HAN dapat dilihat dalam undang-undang lingkungan hidup, undang-undang kesehatan dan perindustrian.

Dimana mengunakan sanksi pidana yang dikenal ADMINISTRATIF penal Recht

Hukum administrative merupakan seperangkat hukum yang diciptakan oleh lembaga administrative dalam bentuk perundang-undangan, peraturan pemerintah dan kepentingan untuk melaksanakan kekuasaan dan tugas pengaturan atau mengatur dari lembaga yang bersangkutan.sehingga hukum pidana administrative dapat dikatakan sebagai hukum pidana dalam bidang pelanggaran dibidang administrative engan kata lain hukum pidana administrasi merupakan hukum yang dibuat dalam pelaksanaan mengatur atau hukum pidana dari aturan.

Pada hakikatnya merupakan wujud dari kebijaksanaan mengunakan hukum pidana sebagai saran untuk menegakan atau melaksanakan hukum administrasi atau dengan kata lain hukum administrasi merupakan fungsionalisasi hukum pidana dibidang hukum administrasi.

Hukum netral merupakan sekumpulan hukum yang mengatur sesuatu yang tidak berkaitandengan nilai sosial budaya

About these ads

Berikan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s