bedah politik sumsel menjelang pilkada

Calon Dari ‘Incumbent’ Harus Lepas Jabatan

Bila ingin ikut pemilihan kepala daerah (pilkada), pejabat yang masih aktif (incumbent) harus melepaskan jabatan. Bila tidak, akan terjadi kerawanan terhadap penyalahgunaan aset negara dan kewenangan jabatan. Masyarakat Sumsel pun mendukung peraturan itu.

Sambutan positif atas keputusan Mahkamah Agung (MA) tentang keharusan bagi pejabat negara untuk mundur atau melepas jabatan bila hendak mencalonkan diri pada pilkada, bermunculan dari masyarakat Sumsel. Seperti disampaikan Djoko Siswanto, Pengamat Politik dari Universitas Sriwijaya (Unsri) yang juga anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumsel.

Di sela-sela seminar Menuju Pelaksanaan Pilkada yang Tertib, Aman, & Damai, di Wilayah Provinsi Sumatera Selatan yang berlangsung di Hotel Swarna Dwipa, Sabtu (24/2), Djoko menegaskan, tanpa mengundurkan diri dari jabatan, seorang pejabat negara yang mencalonkan diri pada pilkada, sangat berpeluang menyalahgunakan jabatan.

“Besar sekali kemungkinan bentuk kecurangan yang akan dibuat. Maka dari itu, saya sependapat sekali dengan keluarnya PP No 6 tahun 2005 yang mengatur agar kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ingin mencalonkan kembali, harus mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya secara total,” ucap Djoko.

Selain kecurangan dalam hal memanfaatkan fasilitas negara, Djoko juga menyatakan, bila tidak mengundurkan diri terlebih dahulu, seorang pejabat dapat dengan mudah merapatkan barisan. Caranya dengan memengaruhi mulai dari tingkat terendah seperti kepala desa, hingga pejabat dan pendukung besar yang bisa memobilisasi suaranya dalam proses pemilihan.

Ia berharap agar pejabat incumbent yang ingin mencalonkan diri, melepaskan jabatan secara total, agar sejajar dengan calon lain dan bisa bertarung secara fair. Namun, mengenai mulai bergeraknya orang-orang yang disebut akan meramaikan pilkada mendatang, Djoko menyebutkan, hal itu sah-sah saja. “Kalau sekadar sosialisasi boleh-boleh saja, asal tidak memanfaatkan fasilitas negara demi keuntungan pribadi,” ucapnya.

Dukungan serupa juga dilontarkan Ketua DPRD Muba H Sulgani Pakuali SIP dan anggota Komisi IV DPRD Sumsel Ir Nasrul Anis.

“Ya harusnya kepala daerah atau wakil kepala daerah, yang ingin mencalonkan diri dalam proses pemilihan, hendaknya mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatan,” kata Sulgani yang juga tampil pada seminar yang sama.

Sedang Muhril berpendapat, tanpa embel-embel pejabat, pertarungan pilkada akan fair. Tapi, bila ada pejabat negara ikut pilkada tanpa melepas jabatannya, maka kondisi itu akan membuat masyarakat salah pengertian. Ia mencontohkan, seperti saat pejabat memberi sumbangan yang jelas-jelas menggunakan dana APBD. “Kesannya seolah-olah bantuan itu langsung dari calon yang ikut dalam proses pemilihan,” ucapnya.

Sedang Anggota Komisi IV DPRD Sumsel Ir Nasrul Anis mengatakan, menurut Peraturan Pemerintah (PP) No 6/2005, seorang kepala daerah harus telah menggundurkan diri enam bulan sebelum ia mencalonkan diri kembali.

Wakil dari Fraksi Bintang Reformasi DPRD Sumsel itu menambahkan, apabila kepala daerah tidak mengundurkan diri enam bulan sebelum pencalonan, pejabat yang bersangkutan masih dapat mempengaruhi masyarakat. “Kekuasaan masih ada di tangan dia, yang ini menjadi peluang bagi mereka untuk menggunakan sesuatu,” ujar Nasrul.

Disoal apakah legislatif dapat melakukan pengawasan terhadap kebijakan ini, Nasrul menjelaskan, undang-undang telah mengamanatkan KPU untuk melaksanakan pilkada. DPRD sendiri hanya dapat menjadi badan pengawas terhadap lembaga KPU.

Bagaimana sikap para kepala daerah di Sumsel terhadap peraturan tersebut?

Gubernur Sumsel Syahrial Oesman enggan berkomentar banyak, termasuk tentang kemungkinan pencalonan kembali dirinya pada Pilkada 2008. “Belum, kita lihat saja, karena pelaksanaannya masih jauh,” ujar Syahrial.

Saat ditanya terkait keputusan MA tentang keharusan pejabat incumbent mengundurkan diri bila mencalonkan kembali, Gubernur mengatakan, belum mengetahui secara pasti aturan tersebut. Dia hanya menambahkan, saat ini peraturan tersebut belum dilaksanakan.

Begitu juga dikatakan Walikota Palembang Ir Eddy Santana Putra. Ketika ditemui, Jumat (23/2), dia mengatakan, dirinya belum tahu dan belum memastikan apakah dirinya akan ikut pada pemilihan Walikota Palembang periode 2008-2013. Eddy mengaku, dirinya masih menunggu hasil judicial review terhadap Undang-undang (UU) No 32 Tahun 2004 mengenai Pilkada yang menyangkut kepala daerah jika mencalonkan diri. “Belum tahu, kita tunggu sampai adanya kejelasan UU No 32 tersebut,” katanya.

Jawaban senada dikatakan Wakil Bupati Muaraenim Hanan Zulkarnaen. Diminta komentar soal peraturan itu, Hanan belum mau berkomentar dengan alasan belum membaca peraturan tersebut.

Sedangkan Walikota Lubuklinggau H Riduan Effendi mengemukakan, pemberlakuan PP tersebut harus ditaati oleh setiap peserta pilkada. Ia beralasan, setiap peraturan pasti dibuat untuk kelancaran bersama. Begitu pula dengan aturan mengenai proses berlangsungnya pilkada.

Hal senada dikemukakan Walikota Pagaralam H Djazuli Kuris. Dia menyatakan siap menjalankan PP tersebut, dengan catatan peraturan itu sudah menjadi keputusan yang disepakati pemerintah pusat.

“Kalaupun diminta untuk melepaskan jabatan, saya siap, karena peraturan tersebut terkait dengan kelancaran dan keabsahan pilkada nanti. Jadi setiap calon harus menaati semua peraturan yang ada, sehingga jalannya pilkada dapat benar-benar menjadi sarana dalam menentukan arah pembangunan ke depan,” ujarnya.

Sementara Bupati Banyuasin H Amirudin Inoed, ketika diminta tanggapan, langsung menyatakan kesiapan menjalankan PP itu bila nanti mencalonkan diri kembali. Dengan tegas dia pun menyatakan tidak akan menggunakan fasilitas milik Pemkab Banyuasin dalam berkampanye.

PP NOMOR 6/2005

Pasal 40 ayat 1 (sebelum judicial review oleh MA):

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah di daerah lain, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

Pasal 40 ayat 1 (setelah judicial review)

Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang dicalonkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menjadi calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah, wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
Cawako Tetap Tempati Rumdis
Minggu, 27/04/2008

PALEMBANG (SINDO) – Selama masa kampanye, panitia pengawas pemilihan kepala daerah Palembang tetap mengizinkan calon wali kota incumbentmenggunakan rumah dinas wali kota.
Padahal,Pasal 61 ayat (4) PP 6/2005 yang mengatur Pilkada Melarang Penggunaan Semua Fasilitas Negara yang Terkait dengan Jabatannya Selama Masa Kampanye. Anggota Panwasda Palembang Ruslan Ismail menyatakan, larangan bagi pejabat negara menggunakan fasilitas negara berlaku untuk fasilitas yang digunakan langsung dalam kampanye, antara lain pakaian,kendaraan dinas, pengamanan, dan fasilitas negara.
”Sementara, untuk rumah dinas (rumdis) masih tetap bisa digunakan, selama tidak untuk fasilitas kampanye,” ujar Ruslan di sekretariat Panwasda Sabtu (26/4) kemarin. Menurut Ruslan, selain larangan menggunakan fasilitas negara, saat berkampanye nanti calon incumbent dilarang melibatkan pegawai struktural dan membuat keputusan dalam jabatannya, sebab pada saat kampanye, pasangan calon yang menjadi pejabat negara wajib melepas jabatannya dengan melakukan cuti.
”Larangan untuk melibatkan PNS dalam jabatan struktural, menggunakan fasilitas ibadah,dan sarana pendidikan ini juga berlaku untuk semua calon, baik pejabat negara ataupun bukan,”tegas Ruslan. Ruslan menambahkan, pada saat cuti,pejabat negara dilarang menggunakan tenaga pengamanan selain yang disiapkan pihak kepolisian untuk pasangan calon atau yang dia biayai sendiri.
Sementara, petugas pengamanan yang biasa mengawalnya sebagai pejabat, tidak boleh dilibatkan. ”Seluruhnya, petugas satpol PP, petugas kendaraan pengawal,dan pengawal wali kota tidak boleh ikut (kampanye). Selain mereka pejabat negara,mereka termasuk fasilitas dalam jabatannya,” terang Ruslan. Secara terpisah, peng amat sosial politik Tarech Rasyid, meminta panwasda jeli dalam masalah penggunaan fasilitas negara.Menurutnya, batasan larangan penggunaan fasilitas negara sangat rentan pelanggaran.

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s