menunggu realisasi anggaran 20% untuk pendidikan

Terdapat dua peristiwa besaryang baru terjadi beberapa saat yang lalu, yaitu menyangkut keputusan MK ( mahkama konstitusi ) yang meminta pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta janji presiden untuk memenuhi amanat konstitusi tentang anggaran pedidikan yang besarnya sekurang-kurangnya 20% dalam APBN 2009.

Peristiwa pertama terjadi ketika Jimly Assidiqi selaku ketua M.K membacakan putusan yang menyatakan mengabulkan permohonan PGRI untuk membatalkan Undang-undang No. 16 tahun 2008 tentang APBN dan meminta pemerintah untuk memenuhi anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 % dari APBN paling lambat 2009.
Peristiwa kedua terjadi dua hari kemudian tepatnya tanggal 15 agustus 2008 ketika presiden SBY menyampaikan pidato kenegaraan serta keterangan pemerintahan atas rancangan UU tentang APBN 2009 beserta nota keuangannya di depan rapat paripurna DPR. Diamana ia menyampaikan pemerintah akan memenuhi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN.
dalam kutipan MK RI No. 13 /PUU-/2008 secara eksplisit bahwa angaran pendidikan dalam UU APBNP 2008 hanya sebesar 15,6 persen sehingga tidak memenuhi ketentuan konstitusional sekurang-kurangnya 20% dari APBN . denagan demikian APBN  tersebut bertentangan dengan UUD 1945.
Apakah dengan putusan dan permintaan MK tersebut secara otomatis akan meningkat menjadi 20% dari APBN ?? hahahaha sangat lucu ” karena putusan MK yang seperti itu bukan yang pertama kali !!!
Mengapa hal itu bisa terjadi??? Banyak factor yang menyebabkan, salah satunya adalah pemerintah kita sudah terbiasa melanggar ketentuan perundang-undangan baik UU maupun UUD 1945.
Dalam pasal 49 ayat 1 disebutkan uu. No. 20/2003 bahwa dana pendidikan dialokasikan 20% dari APBN dan MINIMAL 20% dari APBD
Kemudian pasal 31 (4) UUD 1945  juga menyebutkan bahwa anggaran pendidikan 20% dari APBN dan APBD , kalau sampai sekarang anggaran tersebut belum mencapai 20 % artinya pemerintah melanggar UUD. Sehingga wajar bila permintaan dan putusan MK cenderung tidak dipenuhi.
Untuk memenuhi amanat dari UUD tersebut pemerintah harus punya Komitmen dalam menjanjikan sebuah anggaran yang dialokasikan untuk dunia pendidikan jangan samapi UUD menjadi suatu hal yang dapat di kesampingkan.
Sehingga sampai saat ini dunia pendidikan masih menanti janji 20 % anggaran yang  akan meningkatkan mutu pendidikan Indonesia ( walahualam )

by: darmanto hadi

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s